Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru


Rifqi Khairul Arifin(1*)

(1) Universitas Pasundan, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Genderang kebijakan sertifikasi sudah dimulai sejak tahun 2006 dimaksudkan untuk meningkatkan system pendidikan nasional dimana Indonesia pada tahun 2015 menurut laporan pisa indonensia berapa peringkat 62 dari 72 negara, dengan adanya kebijakan ini diharapkan tingkat pendidikan menjadi semakin baik yaitu dengan dimulainya dari peningkatan kompetensi guru. teori yang digunakan Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yaitu melihat Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif memeiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka dan sifatknya kontekstual. Di Kabupaten Majalengka program sertifikasi masih berjalan dengan baik hanya saja masih ditemukan beberapa kesalahan tekhnis yaitu kurang siapnya operator dan kurang mengetahuinya guru akan persyaratan pencairan sertifikasi. menggunakan metode kualitatif dengan Studi kasus terhadap 2 Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka yang menghasilkan bahwa program serifikasi sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang pada indicator struktur birokrasi dan komunikasi.


Keywords


Sertifikasi, Kebijakan, Kabupaten Majalengka.

Full Text:

PDF

References


Anwar, K., & Rahmayanti, E. (2015). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(1).

Baswedan, A. R. (2014). Gawat Darurat Pendidikan Di Indonesia. The Emergency Of Indonesian Education]. A Paper Delivered At The Meeting Between Ministry And Head Of Education Offices Indonesia-Wide In Jakarta, On December, 1.

Kompasiana. (2018). Ini Alasan Mengapa Tunjangan Guru Sering Terlambat. Retrieved August 9, 2018, From Kompasiana.Com Website: Https://Www.Kompasiana.Com/Didno76/5b0096accf01b47b68135d33/Ini-Alasan-Mengapa-Tunjangan-Profesi-Guru-Atau-Sertifikasi-Sering-Terlambat?Page=All

M Nur Ali. (2018). Peringkat Pendidikan Indonesia Dan Budaya Buruknya. Retrieved September 9, 2018, From Siedoo Website: Https://Siedoo.Com/Berita-4965-Peringkat-Pendidikan-Indonesia-Dan-Budaya-Buruknya/

Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 2(1), 1–19.

Oktora Melansa. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. Repo Unpas, Asbtrak.

Rukiyati, R. (2013). Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Karakter, (2), 196.

Subhan, H. (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di SMA Negeri Jatibarang Dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Repo Unpas, Abstrak.

Sunartono. (2017). Ijazah Tak Linear, Ratusan Guru Terancam Tak Bisa Ajukan Tunjangan Profesi. Retrieved September 8, 2018, From Jogjapolitan Website: Https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2017/12/02/510/873491/Ijazah-Tak-Linear-Ratusan-Guru-Terancam-Tak-Bisa-Ajukan-Tunjangan-Profesi

Wibowo, A. W. (2018). Sebanyak 570 Ribu Guru Belum Kantongi Sertifikat Pendidik. Retrieved November 30, 2018, From Nasional.Sindonews Website: Https://Nasional.Sindonews.Com/Read/1356048/144/Sebanyak-570-Ribu-Guru-Belum-Kantongi-Sertifikat-Pendidik-1542640229




DOI: https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6284

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Rifqi Khairul Arifin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter

1th Floor, Building of FISIP

Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614

E-mail: journalpoliticon@uinsgd.ac.id

 

Lisensi Creative Commons

POLITICON : Jurnal Ilmu Politik  are licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International