WAQF MANAGEMENT BY ISLAMIC BOARDING SCHOOLS FOR ECONOMIC INDEPENDENCE OF MUSLIM COMMUNITIES: A CASE STUDY OF PERSIS IN WEST JAVA

Abstract

Waqf is a crucial institution in Islamic social practices utilised for community welfare since the era of Prophet Muhammad (peace be upon him). Initially, waqf primarily consisted of immovable assets, such as agricultural land, as Umar ibn Khattab's waqf demonstrated. In Islamic law, waqf has distinct legal characteristics that set it apart from zakat, infaq, sadaqah, and hibah, even though they share similarities in material nature. Over time, the scope and management of waqf have evolved, particularly in Islamic boarding schools (pesantren), which leverage waqf to foster economic independence for the Muslim community. This study explores waqf management within Persatuan Islam (Persis) pesantren in West Java, focusing on its regulatory framework, implementation, and distribution of benefits. The findings indicate that waqf management within Persis adheres to structured guidelines, as outlined in the Kaifiyat Kerja and Pedoman Jam’iyyah Persatuan Islam (2011). Waqf management in Persis pesantren is carried out independently, with pesantren acting as both managers (nadzir) and implementers. The distribution of waqf benefits is predominantly directed toward social and educational initiatives. However, efforts to expand its role in developing broader economic independence require further collaboration with economic actors to fully realise the potential of waqf in supporting the community's welfare.

Wakaf merupakan salah satu institusi penting dalam praktik sosial umat Islam yang telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sejak masa Nabi Muhammad saw. Pada awalnya, wakaf terutama berupa aset tidak bergerak seperti lahan pertanian, sebagaimana dicontohkan oleh wakaf Umar bin Khattab. Dalam hukum Islam, wakaf memiliki karakteristik hukum yang berbeda dibandingkan dengan zakat, infaq, sedekah, dan hibah, meskipun secara material memiliki kesamaan. Seiring waktu, cakupan dan pengelolaan wakaf terus berkembang, khususnya di lingkungan pesantren, yang memanfaatkan wakaf untuk mendorong kemandirian ekonomi umat. Penelitian ini mengkaji pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat, dengan fokus pada kerangka regulasi, implementasi, dan distribusi manfaatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Persis mengikuti pedoman yang terstruktur sebagaimana diatur dalam Kaifiyat Kerja dan Pedoman Jam’iyyah Persatuan Islam (2011). Pengelolaan wakaf di pesantren Persis dilakukan secara mandiri, di mana pesantren bertindak sekaligus sebagai nadzir dan pelaksana wakaf. Distribusi manfaat wakaf sebagian besar masih diarahkan pada kegiatan sosial dan pendidikan. Namun, upaya untuk memperluas perannya dalam membangun kemandirian ekonomi yang lebih luas memerlukan kolaborasi lebih lanjut dengan pelaku ekonomi agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan umat.